Sepanjang perjalanan sejarah Orde Baru, DPR menjadi satu-satunya lembaga tinggi yang sering dihadapkan dengan suara-suara sumbang. Dapat dikatakan, DPR sudah kekenyangan dengan berbagai kritikan dan ketidakpuasan dari masyarakat.  Kritikan tersebut mensinyalir DPR dipastikan tidak akan bersikap lain dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Dengan kata lain, DPR berada pada posisi subordinatif  ketika berhadapan dengan pihak eksekutif.

            Padahal bila dilihat secara konstitusional, DPR sebenarnya mempunyai kekuatan hukum yang cukup besar, yakni kewenangan membentuk perundang-undangan dan menetapkan APBN bersama-sama dengan Presiden. Bahkan berdasarkan Penjelasan Umum UUD 1945 DPR berhak melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan Presiden dan semua kebijakan pemerintah. Kedudukan DPR semakin kuat dengan adanya ketentuan bahwa semua anggota DPR adalah anggota MPR yang berwenang memilih Presiden.

Pendahuluan

Buku Peter Berger yang berjudul Pyramids of Sacrifice (1974) — dalam bahasa Indonesia, Piramida Kurban Manusia Etika Politik dan Perubahan Sosial—merupakan salah satu buku penting yang membahas perubahan sosial dan pembangunan[1]. Pandangan Berger menjadi bahan rujukan dan dibaca luas oleh kalangan peminat masalah-masalah pembangunan. Isu yang menarik dari buku ini adalah posisi Berger yang netral ketika membahas  sosialisme dan kapitalisme. Berger mengatakan bahwa kedua ideologi tersebut senantiasa menampakkan dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, jalan menuju kemakmuran dan di sisi lain merupakan pilihan yang menyedihkan. Sebagai jalan menuju modernisasi keduanya telah meminta korban-korban manusia untuk menyangga “pembangunan”.

Hal menarik dari pemikiran Berger adalah bahwa sebuah kebijakan pembangunan haruslah memperhatikan dua gagasan penting di dalamnya, yaitu calculus of meanings (perhitungan makna) dan calculus of pains (perhitungan penderitaan). Makna perubahan yang dialami oleh masyarakat menjadi fokus dari perhatian dan pembahasan Berger selanjutnya.

 Pembangunan, Kapitalisme dan Sosialisme

Dalam Piramida Kurban Manusia, Berger mengatakan, “Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntunan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.” [2] Semakin terbelakang suatu negara, tampaknya semakin banyak paksaan yang diperlukan. Elit yang menjalankan modernisasi, dengan cukup cerdik, bersikap diam terhadap perusakan kreatif yang mengerikan, atau apa yang disebut Peter Berger sebagai “piramida kurban manusia”. Terjadinya “pirmaida kurban manusia” diakibatkan oleh ideologi pembangunan yang dianut oleh masing-masing Negara. Berger melihat, baik kapitalisme dan sosialisme, tidak semata-mata melahirkan kesejahteraan, justeru yang terjadi adalah penderitaan yang dialami sebagian manusia akibat pilihan ideologi yang diambil oleh elit negaranya.

Pendahuluan

Perbincangan mengenai civil society di Indonesia mulai berkembang sejak dekade 1970 bersamaan dengan mulai maraknya lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Maraknya wacana civil society juga dipengaruhi oleh berbagai peristiwa politik dunia yang mendesak proses demokrasi ke berbagai belahan dunia. Desakan demokratisasi dan redemokratisasi ini oleh Huntington dinilai sebagai “gelombang demokrasi ketiga”[1]. Ciri dari gelombang demokratisasi ketiga ini diantaranya adalah perubahan lebih bersifat global dari sebelumnya, dan sebagai konsekuensinya mempengaruhi lebih banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang bersifat otoritarian dan totaliter. Dengan kata lain demokrasi merupakan suatu sistem politik yang bersifat keharusan.[2]                                                                                                               

Dalam konteks Indonesia, gaung demokratisasi yang dimulai sejak tahun 1990-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang ditandai oleh lengsernya Presiden Suharto, tidak dapat melepaskan dari peranan masyarakat atau civil society  dalam proses tranformasi demokrasi tersebut. Dan, pengaruh reformasi di tingkat nasional dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.  Berbagai tuntutan keadilan regional bahkan pemisahan diri mulai bermunculan. Kondisi sosial politik di daerah ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Pemerintah Pusat mencairkan sentralisme kekuasaan yang sudah sekian lama berada di tangannya. Otonomi daerah dijadikan semacam kebijakan untuk meresolusi konflik pusat-daerah itu dengan pemberian otoritas politik, administratif, dan ekonomi yang sangat luas kepada daerah.

Hari rabu kemarin, 25 November 2009, saya janjian bertemu dengan Mas Aris dan Om Jay, penggiat Komunitas Blogger Bekasi, di selasar salah satu cafe yang ada di Bekasi Cyber Park.  3 jam lebih, hanya ditemai secangkir kopi, kami habiskan untuk berdiskusi tentang berbagai isu mulai yang ringan-ringan sampai isu yang sedang trend.

 Kongkow sampai larut malam membuat saya teringat masa-masa jadi aktivis mahasiswa di Bandung. Hanya yang membedakan, dulu cuma kopi tubruk segelas  sambil ngobrol tentang neo-marxisme, sosialisme dan ideologi yang kekiri-kirian. Sekarang, tema obrolannya berubah, nuansanya sudah neolib.  Nongkrongnya tidak lagi di pinggir jalan sempit atau cafe kampus, tapi sudah pindah ke cafe franchise yang berasal dari mbah-nya liberalisme.

 Lantas, apa hubungannya kongkow di cafe dengan judul tulisan ini ? Memang tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau mau dihubung-hubungkan bisa saja, seperti kasus Bibit Candra. Walaupun bukti permulaan banyak yang menilai tidak kuat, toh…akhirnya ditahan juga. Kalau yang punya kuasa sedang jahil, pasal apa pun bisa diterapkan.

 Nah….Gara-gara keasyikan ngobrol itu lah, saya pulang agak malam. Tiba di rumah, langsung ambil remote sambil merebahkan badan di kursi kesayangan menikmati siaran TransTV yang kebetulan menayangkan film XXX: The Next Level. Film ini lah yang mengingatkan saya pada kasus Antasari.

 Cerita film ini adalah tentang ancaman terhadap Presiden US yang akan menjadi target pembunuhan oleh sekelompok radikal yang bertentangan dengan pemerintah. Sekuel pertama mirip dengan kisah pembunuhan Nasarudin yang diduga kuat melakukan ancaman halus terhadap Antasari Azhar. Hanya yang membedakan, kalau cerita di film lebih didorong oleh ideologi superioritas ala Kapitalisme Amerika, sedangkan di acara reality show-nya Antasari justru karena urusan wanita. Jauh banget bedanya…….

 Dikisahkan kemudian, Presiden US memerintahkan dua orang untuk menyelidiki ancaman yang diterimanya. Mereka adalah Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) yang baru saja mendapat promosi di markas besar Agen Keamanan Nasional. Gibbons meminta anak buahnya, Darius Stone (Ice Cubes) yang bertugas di penjara militer, untuk membantu menyelidiki ancaman terhadap presiden. Nah….ini lagi-lagi mirip dengan kisah Antasari. Merasa terancam, Antasari melapor ke Kapolri bahwa dia mendapat ancaman teror dari seseorang. Kapolri kemudian membentuk tim yang menyelidiki ancaman teror tersebut. Kasus ini yang kemudian menyeret Kombes Wilardi Wizard yang konon  diminta bantuan untuk mengerahkan detektif swasta mem-backup­ tim bentukan Kapolri.

 Singkat cerita, akhirnya Gibbons dan Stone mengendus adanya konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan Menteri Pertahanan (Menhan) Deckers, yang diperankan dengan baik oleh Willam Dafoe. Merasa kedoknya akan terbuka lebar, Menhan Deckers ”mengamankan” Gibbons dan menjebak Stone dalam pembunuhan Pattibone, seorang Komandan Kapal Perang.

 Sampai sekuel yang ini, saya merasa kok…ada kemiripan dengan kasus Antasari. Publik kemudian mengendus adanya sesuatu yang disembunyikan dalam kasus Antasari. Fakta sidang menggambarkan tersangka Edo dkk menyangkal telah melakukan pembunuhan. Mereka mengaku ada tim lain pada saat peristiwa penembakan. Bahkan bukti lain menunjukkan pistol yang dibawa oleh Edo dkk rusak sehingga tidak bisa dipakai. Lantas, siapa sebenarnya pelaku yang menembak Nasarudin ? sampai saat ini, belum ditemukan the man behind the stage.

 Ini lah bedanya dengan cerita fiksi di film. Pembunuhan serumit apa pun pasti akan ditemukan pelakunya. Dalam kasus Antasari, sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar. Bahwa ada aroma konspirasi tingkat tinggi sangat jelas tercium baunya. Lihat lah bagaimana drama politik yang terjadi di Komisi III. Bahkan nama Allah diseret-seret dan dilengkapi dengan cucuran air mata, agar meyakinkan publik bahwa kasus yang sempat menghebohkan jagat tidak pernah ada rekayasa. Wallahualam…..

 Akhir cerita film XXX: The Next Level, seperti biasa ditutup secara adat ala Amerika. Sang penjahat mati secara mengenaskan. Sedangkan pemeran utama, melangkah dengan senyum kemenangan, tidak lupa tangan kiri menggenggam pistol dan tangan kanan menggandeng seorang wanita. Akhir cerita khas Amrik. Sedangkan drama Antasari masih terus berlanjut dan tidak bisa ditebak di mana akan berakhir. Siapa yang akan tersenyum dan siapa yang akan menangis masih belum dapat diungkapkan ke publik ? Misteri adalah cerita klasik dalam menegakkan keadilan di Indonesia, apalagi sang sutradara tidak kunjung ada yang mengaku.

 Bagaimana nasib orang-orang yang diduga kuat berada di balik kasus ini ? Seperti biasa diselesaikan secara adat ala Indonesia. Yang terlibat masih menduduki jabatannya dengan tenang, kalau ada tindakan paling disimpan dulu di kotak agar tidak mendapat sorortan publik. Suatu saat nanti, ketika suasana sudah tenang baru akan dimunculkan kembali, bahkan dengan jabatan yang lebih tinggi dan kekuasaan yang jauh lebih besar.

 Sungguh sulit mengungkap kebenaran dan keadilan di negeri yang mengaku ideologinya masih Pancasila. Tidak ada penyelesaian yang jelas dan konkrit….ideologi hanya menjadi tameng untuk menutupi berbagai skandal. Sungguh, ini adalah ongkos sosial yang sangat besar harus ditanggung bangsa ini. Rentang sejarah yang panjang mulai dari kemerdekaan 1945, revolusi 1965 dan yang terakhir reformasi 1998 seakan-akan tidak berarti apa-apa bagi penegakan hukum dan keadilan.

 Untuk perubahan yang lebih baik, rasa-rasanya tidak perlu ada reformasi jilid II yang hanya menjadi beban sosial di kemudian hari. Dengan adanya komunitas bloger ala Bekasi sudah cukup untuk menampung berbagai unek-unek atau ekspresi politik yang tidak tersalurkan melalui saluran yang formal. Nge-Blog adalah salah satu upaya untuk mengurangi stress akibat ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Kalau dibiarkan bisa menjadi penyakit jantung. Konon, para blogger jarang yang terkena penyakit jantung. Karena itu terus lah nge-blog.

 Terima kasih Mas Aris, Mas Yul, Om Jay dan kawan-kawan lain yang telah berjibaku dan tanpa pamrih mengawal portal Blogger Bekasi. Setidaknya, peran  itu telah memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan resiko penyakit jantung di Kota Bekasi.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

M. Harun Alrasyid

Socio Economic Specialist

 

Harun, has 18 years experience in social planning, stakeholder analysis and participation, community and government liaison, impact assessment, social research, community needs analysis and community planning, at local, regional and central government levels. Recent project experience include serving since 1999 as team leader of “independent consultant” for Bantargebang Landfill; coordinator of community development program for Clean Development Mechanism project at Bekasi, Lampung, Palembang, Bali dan Makasar; and team leader for due diligence of social aspects of Sumur Batu Landfill and Tamangapa Landfill.

 

He completed his academic studies at Social Politic – Padjadjaran University  (UNPAD Bandung) and Indonesia University (UI) Jakarta, and now as student at Doctoral Program (S3) Political Science – Indonesia University, and regularly serves as senior advisor policy for all government levels, in particular local local outonomy   and lecturer on social and government issues. He is currently a recognized contributor to the Paradigma Journal and the Madani Journal. For many years recognize as editor.

 

Fields of Competence

 

·         Social Impact Assessment

·         Social and Community Planning Development

·         Community Consultation and Facilitation

·         Social Assurance and Due Diligence

·         Land Acquisition and Resettlement Planning   

 

Key Industry Sector

 

·         Mining and Energy

·         Forestry and Plantation

·         Factory and Mills

·         All Levels of Government

 

Education

 

·         Bachelor of Government Science, University of Padjadjaran, 1990

·         Master of Political Science & Applied Social Research, University of Indonesia, 2003

·         Now as Student at  Doctoral Program of Political Science – Indonesia University (UI), 2008

 

 

BOOKS

 

1.            Role of Social Organization in Society Empowerment in Indonesia (Peran Organisasi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia), Department of  Social Affairs, 1997.

2.            Collective Economic Productive Group for Junior Family and Poverty Eradication     (KUBE  Keluarga Muda Mandiri    Dan Pengentasan Kemiskinan) , Department of  Social Affairs , 1998.

3.            Indonesia Political System (Sistem Politik Indonesia) , Editorial (DR Soetedjo Atmowasito), 1998

4.            Politics of Environment in Indonesia (Politik Lingkungan Hidup di Indonesia), Editorial, Department of Environment, 1998

5.            Marketing Tips for Small Entrepreneurs (Kiat Pemasaran Bagi Pengusaha Kecil), BKKBN, 1999

6.            Indonesia Birocracy ( Birokrasi Indonesia), Editor 1999

7.            History and Culture of Bekasi (Sejarah dan Budaya Kabupaten Bekasi) , 2000

8.            History of Bekasi (Sejarah Kabupaten Bekasi), Editor, 2002

9.            Family Welfare Building through Collective Economic Productive Group for Junior Family  (Mewujudkan Keluarga Sejahtera Melalui KUBE KMM), Department of Social Affairs , 2003

10.        Mapping of Poverty Eradication Through Social Welfare Program (Pemetaan Penangulangan Kemiskinan Melalui Program Kesejahteraan Sosial), Directorate of  BSFM, Social Department, 2005

11.        ”Meneretas Jalan Menuju Kemandirian”, EDITOR, 2005

12.        Bekasi dari Masa ke Masa, Editor, 2007

 

 

Project Experience

 

1.	Development Model of Family Planning program ,  BKKBN, 1993
2.	Role of Social Organization for Society Empowerment at DKI Jakarta, Irian Jaya, Bali, NTB dan NTT, Department of  Social Affairs , August 5 – 15 , 1997
3.	Evaluation program for Tukesra dan Kukesra, BKKBN, 1997
4.	Study of  Company Role in trainessship Program at 5 Provinces: South Sulawesi, North Sumatera, West Java, Jakarta and East Java, Ujung Pandang, Department of Employee Affairs, December 14 – 28.
5.	Profile of Collective Economic Productive for junior Family in 5 Provinces   (Lampung, Jabar, Jateng, DIY dan Jatim), Department of Social Affairs , March 4 – 10 , 1998. ( Researcher and Editor)
6.	Development of Pesantren Cooperative at East Java, Department of  Cooperative,  March 1998 (Expert Team)
7.	Studiy for Prospect of MICE (Meeting, Intencive, Confrence and Exhabition) at Jakarta, Department of Tourism , P4K2, January – February 1998 (Expert Team)
8.	Development of Civil Society in Indonesia LSAF – Asia Foundation, 1999
9.	Pattern of Politic Guidance, research and development Department of Home Affairs,  1999 (Enumerator/Editor)
10.	Evaluation of Management System of TPA Bantar Gebang and the environmental impacts, August – September 1999, partnered with Secretariat of Envronment section Bekasi (Penanggung Jawab)
12.	Model of Participative Development at Bekasi, October – February 1999, partnered with Local Planning Agency Bekasi ( Team Leader )
13.	Comprehensive Evaluation of Bekasi Development , partnered with Bappeda and LKSP, 2000
14.	Environmental Management Evaluation of TPA Bantar Gebang, DKI Jakarta – Independent Consultant , 2000
15.	Expansion and Mapping Analysis of Sub District in Bekasi , Government section and LKSP, 2001
16.	Compilation of Vision and Mission of Bekasi development , 2001
17.	Public Funeral Design, Bekasi Local Government , Bagian Tata Kota – LKSP, 2002
18.	Evaluation System of Management and life time Bantar Gebang Landfill, 2001
19.	Data Base of Investment at Bekasi, Co Operation and Investment Office Bekasi 2002
20.	Monitoring Study of TPA Bantar Gebang, Cleaning Office, DKI Jakarta, 2002.
21.	UKM & KUBE KMM Empowerment Study at 10 Provinces, Department of Social Affairs,  2003
22.	Study of the Time Life of Bantar Gebang Landfill after closing , Province of DKI Jakarta, 2003
23.	Identification Study of Basic and Secondary Education Fee at Bekasi , Local Planning Board ( Bappeda ) , 2003, Team Leader
24.	Conflict Resolution of Papua Through Economic Society Empowerment Approach , Department of Home Affairs , 2002
25.	Adequate Study for Establishing BUMD at Bekasi, Local Planning Board ( Bappeda ) 2003, Team Leader
26.	Development of KUBE FM Guidance through Business  Partnership, Directorate of Social Assistance for the Poor, 2003
27.	Evaluation of Environment Management Bantargebang Landfill, Government of DKI Jakarta, 2004
28.	Profile of Serving and Social Rehabilitation, Directorate Disability, Social Department, 2005
29.	Planning and Developing of publik Park at Bekasi, 2005
30.	Evalution of Environment Status Bantargebang Landfill, Independent Consultan, 2005, Team Leader Bekasi
31.	Political Behavior of People’s for Bekasi City Bapeda Kota Bekasi, 2006 (Senior research)
32.	Independent Monitoring and Supervision for Bantargebang Landfill Management, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2006
33.	Koordinator Program Community Development, Proyek CDM-World Bank di TPA Sumur Batu, Kota Bekasi, 2006
34.	Tim Leader Due Dilligence – Social Environment, World Bank (Additional CDM Project), Kota Bekasi, 2006
35.	Program Community Development sub section CDM Project World Bank di PT Great Giant Pinneaple (GGP) – Gunung Sewu Group Lampung Tengah, 2006/2007
36.	Program Community Development, Proyek CDM-World Bank di TPA Tamangapa, Kota Makasar,  2007
37.	Tim Leader Due Dilligence – Social Environment, World Bank (Additional CDM Project), Kota Makasar, 2007
38.	Sustainability Report – CSR & Community Development, PT GGP Lampung Tengah, member Gunung Sewu Group, 2007
39.	Social Economic Impact of Bantargebang Landfill, Independent Consultant for  Province of DKI Jakarta, 2007
40.	Customer Satisfaction Studies for  PDAM Bekasi, PDAM Bekasi, 2007
41.	Minimum Service Standard Team Leader (SPM) di Local Government of Kabupaten Bekasi, 2007
42.	Coordinator of Community Development in 3R (Renew, Recycling and reuse) Program at Palembang City, Department of Public Utilities ,  2007
43.	Social Footprint (Forestry), Socio Economic Assessment, PT Wira Karya Sakti, Tanjung Jabung Barat Jambi, Asia Pulp and Paper Product, Sinar Mas Group, 2008
44.	Social Footprint (Forestry), Socio Economic Assessment, PT Arara Abadi, Perawang, Riau, Asia Pulp and Paper Product, Sinar  Mas Group, 2008
45.	Social Footprint (Mill), Socio Economic Assessment, PT Pindo Delli, Karawang, Jawa Barat, Asia Pulp and Paper Product, Sinar Mas Group, 2008
46.	Social Footprint (Mill), Socio Economic Assessment, PT Indah Kiat Paper Product, Serang, Banten, Asia Pulp and Paper Product, Sinar Mas Group, 2008
47.	Social Footprint (Mill), Socio Economic Assessment, PT Indah Kiat Paper Product, Tangerang, Banten, Asia Pulp and Paper Product, Sinar Mas Group, 2008
48.	Social Footprint (Mill), Socio Economic Assessment, PT Tjiwi Kimia, Mojokerto, Jawa Timur, Asia Pulp and Paper Product, Sinar Mas Group, 2008
49.	Social Footprint (Mill), Socio Economic Assessment, PT Eka Mas Fortuna, Malang, Jawa Timur, Asia Pulp and Paper Product, Sinar Mas Group, 2008
50.	Customer Satisfaction Survey, May-August  2008, Team Leader, 2008
51.	“Sustainability Report & CSR Program PT International Nickel Indonesia (INCO)”, Sorowako, Sulawesi Selatan,  June 2008
52.	Verification for Local Government as Receiver Basic Education Capacity (BEC) Program, cooperation between National Education  Department and World Bank, 22nd July – 5 th August 2008

 

 

Bekasi, Jakarta, 22 ^nd July 2008